Perjanjian Kerjasama Pemborongan (Air Conditioning dan Peralatan Listrik)

December 3rd, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Nama : [.....................................]

Jabatan : [.....................................]

Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [....................]

berkedudukan di [................................]

selanjutnya disebut juga PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]

Jabatan : [.....................................]

Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama dari dan selaku untuk dan atas nama PT [...........................................] berkedudukan di [.............................] selanjutnya disebut juga PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian pemborongan pemasangan instalasi listrik dan air conditioning pada proyek pembangunan PIHAK PERTAMA yaitu [.........................................] dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan pemasangan instalasi listrik dan air conditioning pada proyek PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyetujui menerima pemasangan instalasi listrik dan air conditioning pada proyeknya, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. [............................................................................................]

[............................................................................................]

[............................................................................................]

[............................................................................................]

[............................................................................................]

PASAL 2

HARGA

1. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam PASAL-I adalah tetap dengan perincian sebagai berikut.

Instalasi pekerjaan listrik Rp. [...............................]

Instalasi Rp. [...............................]

————————– Total harga borongan Rp [...............................]

2. Dalam jumlah harga borongan ini meliputi: biaya pemandangan, overhead, PPN dan MPO, profit; yang telah menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sehingga instalasi listrik dan air conditioning berjalan dengan baik sesuai dengan spesifikasi dan gambar konsultan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

PENGECUALIAN PEKERJAAN PIHAK PERTAMA

berkewajiban untuk melaksanakan:

1. Semua pekerjaan sipil yang menyangkut dan/atau berhubungan dengan pemasangan peralatan utama dan/atau alat bantu air conditioning dan listrik seperti: a. Pembuatan pondasi dari unit-unit AC maupun panel-panel listrik; b. Trenches untuk pipa-pipa dan kabel-kabel; c. Pembuatan lubang-lubang beserta rangka-rangka kayu untuk diffuser, return air grille, pipa supply water, ducting, untuk fresh air, AHU, door louvre, tempat-tempat peletakan unit-unit air conditioning dan lain sebagainnya.

2. Penyediaan supply listrik yang cukup dengan spesifikasi volt. Frekuensi phase : [...........................] untuk instalasi tetap.

3. Penyediaan air bersih untuk sistem air conditioning.

4. Penyelidikan supply listrik untuk penggunaan alat-alat listrik pada masa pelaksanaan maksimum [.......] watt tiap alat dengan spesifikasi volt. Frekuensi phase……

PASAL 4

PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengajukan gambar kerja detail (shop drawing) kepada PIHAK PERTAMA untuk pengesahannya sebelum dilaksanakan.

2. PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan shop drawing dalam [..............] rangkap kepada PIHAK PERTAMA, [.............] rangkap akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pengesahannya.

3. PIHAK KEDUA berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab dan menjamin kelancaran pekerjaan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

4. PIHAK KEDUA menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kemajuan pekerjaan main conctractor civil dengan perkiraan [......] bulan sejak penandatanganan surat perjanjian, kecuali terjadi kelambatan dari structure and finishing.

5. Di tempat pekerjaan yang harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang tidak dapat diganti tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA, ditunjuk sebagai pelaksana dan berstatus project manager yang mempunyai wewenang mewakili PIHAK KEDUA.

6. Dalam pekerjaan di lapangan PIHAK KEDUA harus tunduk pada pimpinan proyek serta tata tertib proyek dan selalu menjaga kebersihan di lapangan.

7. Selama belum dilaksanakan serah terima, maka semua risiko terhadap keselamatan kerja dan keamanan terhadap peralatan yang belum terpasang, maupun yang sudah terpasang adalah tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA

PASAL 5

PEKERJAAN TMBAHAN ATAU PENGURANGAN

1. Apabila terjadi perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan maka PIHAK KEDUA akan melaksanakannya sesudah mendapat instruksi atau izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

2. Harga dan biaya instalasi dari perubahan-perubahan tersebut pada ayat 1 di atas, diatur sebagai berikut.

a. Perubahan yang menyebabkan penambahan pemakaian material, harganya akan disesuaikan menurut harga yang diajukan oleh PIHAK KEDUA pada saat terjadinya perubahan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

b. Perubahan yang menyebabkan pengurangan pemakaian material atau hanya menyangkut biaya instalasi saja, maka harganya akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan harga yang telah disetujui secara tertulis dalam surat perjanjian ini.

3. Perhitungan dari pekerjaan tambahan atau pengurangan ioni yang telah disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak akan diperhitungkan langsung ke dalam tahap angsuran pembayaran bersangkutan.

PASAL 6

PEMBAYARAN

1. a. Pembayaran dilakukan secara angsuran yang disesuaikan menurut prestasi kerja terpasang di lapangan yang dibagi dalam [.........] tahap, dengan perincian terlampir.

b. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dipotong sebesar 5 % sebagai retention yang akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA 6 (enam) bulan setelah serah terima keseluruhan.

2. a. Bila tenaga listrik dan/atau air belum tersedia dan /atau pekerjaan sipil terhenti/macet, 2 (dua) bulan kemudian PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 95% dari nilai terpasang dan barang-barang yang telah diorder.

b. Sedang retention akan dibayar 4 (empat) bulan kemudian sejak pembayaran 95% telah lunas.

PASAL 7

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila penyerahan pekerjaan untuk pertama kali tidak dilakukan tepat pada waktunya sebagaimana yang telah ditentukan dalam PASAL 4 surat perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 permil (1 promil) dari harga borongan, untuk setiap hari keterlambatan. Denda dikenakan khusus karena keterlambatan yang bukan disebabkan karena force majeure dan/atau hambatan oleh main contractor civil.

2. Apabila PIHAK PERTAMA menunda pelaksanaan pembayaran yang sudah menjadi hak PIHAK KEDUA, seperti diatur oleh PASAL 7 ayat 3 maka PIHAK PERTAMA akan dibebankan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) setiap hari, dari harga angsuran tanpa potongan apa pun yang tertahan.

PASAL 8

MAINTENANCE AND SERVICE

1. Jangka waktu garansi ditentukan selama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama pekerjaan tersebut.

2. Selama masa garansi para operator yang diperlukan akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA dengan pengawasan dari PIHAK KEDUA.

3. Selama masa garansi bila terjadi kerusakan–kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pemasangan maka PIHAK KEDUA akan mengganti dan/atau memperbaiki atas biaya PIHAK KEDUA.

4. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab bila kerusakan terjadi karena kesalahan cara menjalankannya (kekhilafan operasi) oleh operator PIHAK PERTAMA, kecuali kerusakan yang 5 disebabkan oleh kesalahan supervisi atau instruksi yang diberikan oleh supevisor PIHAK KEDUA maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

5. Selama masa garansi, barang-barang yang aus ataupun tidak dapat terpakai lagi karena masa penggunaannya habis, menjadi beban PIHAK PERTAMA untuk menggantinya.

PASAL 9

FORCE MAJEURE DAN KENAIKAN HARGA

1. Di dalam suatu kelambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh karena tindakan atau dapat ditimbulkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan para pihak seperti: pemogokan, embargo, huru-hara, pertempuran, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi dan semua kelambatan atau kegagalan karenanya tidak boleh dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang mengalami kelambatan itu, dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.

2. Apabila di dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan dalam peraturan moneter pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga material dan biaya pekerja yang menyolok sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan pertimbangan kebijaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan bahwa keputusan mengenai kebijaksanaan tersebut ada di tangan PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

PASAL 10

PERSELISIHAN

Jikalau ada perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak dapat diputuskan oleh kedua belah pihak maka perselisihan ini akan diputuskan dalam tingkat yang tertinggi oleh suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 orang, yaitu masing-masing pihak mengangkat seorang dan kedua orang ini mengangkat seorang lagi jika dari satu pihak telah ditunjuk ahli pemisahnya, dalam waktu yang telah ditetapkan atau kalau ahli-ahli pemisah yang telah diangkat itu tidak memperoleh persetujuan perihal pengangkatan ahli pemisah yang ketiga maka salah satu pihak dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri [..........................] supaya ahli pemisah dan /atau ahli pemisah yang ketiga diangkat olehnya. Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam waktu satu bulan, dihitung dari haru pengangkatan ahli pemisah yang ketiga setelah diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan pembelaannya dan jalannya perkara tidak terikat oleh aturan /undang-undang atau suatu hukum sipil, akan tetapi mereka bebas dalam memutuskan perselisihan itu dan juga tentang ongkos-ongkos yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Keputusan pada pemisah tersebut yang akan dianggap sebagai keputusan dari hakim yang tertinggi dan merupakan keputusan yang mengikat (binded advies) terhadap keputusan mana 6 tidak dapat lagi dilakukan naik banding dan/atau kasasi dan harus dilaksanakan oleh masing-masing yang berkepentingan.

PASAL 11

LAIN-LAIN

Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 12

PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian pemborongan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yan sama dan berlaku sejak ditamdatangani bersama. Dan sebagai domisili tetap adalah di kantor panitera Pengadilan Negeri [..................].

Dibuat : [...............................]

Tanggal : [...............................]

PIHAK KEDUA                                        PIHAK PERTAMA

[..................................]                   [...................................]

SAKSI-SAKSI: 1.

[...........................................] 2. [...........................................]

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Pernyataan Ahli Waris

November 8th, 2013 No comments

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : …………………………………………………………….
Umur : …………………………………………………………….
Alamat : …………………………………………………………….

2. Nama : …………………………………………………………….
Umur : …………………………………………………………….
Alamat : …………………………………………………………….

3. Nama : …………………………………………………………….
Umur : …………………………………………………………….
Alamat : …………………………………………………………….

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah ahli waris dari Almarhum/Almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal _____, di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____.

Adapun hubungan kami sebagai:
1. Istri/Suami dengan surat Nikah No. _____.
2. Anak Kandung
3. Anak Angkat (Penetapan Pengadilan Negeri No. _____)

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan benar.

Yang membuat pernyataan,
1. _____________
2. _____________
3. _____________

Categories: Uncategorized Tags:

Cara Membuat Surat Perjanjian

August 26th, 2013 No comments

Dalam menjalankan sebuah bisnis, pastinya kita sering kali membuat surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat khusus yang berisi tentang kesepakatan yang telah dibuat oleh beberapa pihak. Surat ini sangat penting karena berfungsi sebagai jaminan bahwa kerjasama yang dilakukan salinng menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tanpa adanya surat tersebut, dikhawatirkan kerjasama tidak berjalan dengan lancar. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat ada banyak perjanjian yang dilakukan. Perjanjian ini bisa saja hanya berupa perjanjian lisan. Kelemahan dari perjanjian lisan adalah kekuatan hukumnya sangat lemah karena sulit dibuktikan keberadaannya di depan hukum. Saat ini membuat surat perjanjian bukanlah hal yang sulit karena sudah banyak contoh surat perjanjian yang bisa kita temukan dengan mudah.

Pentingnya Surat Perjanjian
Bagi para pebisnis, membuat surat perjanjian sebelum melakukan kerjasama merupakan sebuah keharusan. Hal ini penting agar keamanan bisnisnya dan partnernya terjaga dan terlindung oleh hukum. Berdasarkan contoh surat perjanjian yang sudah ada, biasanya disusun oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Masing-masing pihak harus saling mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Saat ini, ada dua macam surat perjanjian yang ada. Yang pertama adalah surat perjanjian autentik. Surat ini memiliki kekuatan hukum yang besar karena terdapat pejabat pemerintah sebagai saksi. Selanjutnya adalah surat perjanjian di bawah tangan. Pada surat ini, tidak ada pihak pejabat pemerintah yang dilibatkan sebagai saksi.

Meskipun kedua contoh surat perjanjian di atas berbeda, namun sama-sama memiliki kekuatan hukum. Tidak adanya pihak pejabat sebagai saksi tetap bisa memberikan kekuatan hukum asalkan surat perjanjian tersebut dibuat dengan menerapkan peraturan pembuatan surat yang benar. Peraturannya adalah adanya batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, ada juga jalan keluar apabila ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan yang sudah tertera pada surat. Bentuk jalan keluar bisa berupa ganti rugi, pengadilan maupun sanksi.

Syarat Sah Surat Perjanjian
Contoh surat perjanjian bisa dianggap sah sesuai hukum jika sudah memiliki syarat-sayarat tertentu. Yang pertama adalah surat perjanjian bisa ditulis di kertas biasa. Namun akan lebih baik apabila menggunakan kertas segel dan ditambah dengan materai. Surat perjanjian seharusnya dibuat tanpa adanya paksaan dan menggunakan kesadaran sepenuhnya. Masing-masing pihak harus menyetujui hasil yang sudah disepakati bersama pada surat perjanjian yang dibuat. Pihak pembuat surat perjanjian adalah orang dewasa yang sedang dalam keadaan sehat dan waras. Isi yang tertera pada surat perjanjian harus ditulis sebenar-benarnya tanpa menimbulkan penafsiran yang berbeda saat memahaminya. Yang paling penting adalah surat perjanjian tidak boleh melanggar norma dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, surat perjanjian merupakan salah satu surat yang sangat penting dalam bisnis. Oleh karena itu, Anda harus membuatnya dengan seksama.

Categories: Uncategorized Tags:

PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH

May 23rd, 2013 No comments

PERJANJIAN

SEWA MENYEWA TANAH

Nomor: [..........................]

 

 

 

Perjanjian ini dibuat pada hari [.....................................] tanggal [................................] antara: [...........................] (Sebagai pihak yang menyewakan, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”), dan [...........................] (Sebagai pihak penyewa, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “PIHAK KEDUA”).

 

MENGINGAT:

Bahwa PIHAK KEDUA berkeinginan untuk menyewa  tanah seluas [.................................] yang terletak di [................................] dengan batas-batas:

Utara          : [................................]

Selatan       : [................................]

Barat          : [................................]

Timur         : [................................]

 

MAKA, berkenaan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah (selanjutnya disebut “Perjanjian”) atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

KESEPAKATAN

 

PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini pula sepakat untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA sebidang tanah yang berukuran [..........] meter x [..........] meter, atau seluas [..........] meter persegi yang terletak di wilayah [....................................], [...................................],Kecamatan [.........................], Kelurahan [......................] dengan batas:

 

Utara       : [................................]

Selatan    : [................................]

Barat       : [................................]

Timur      : [................................]

 

(Selanjutnya disebut “Tanah”)

 

 

Pasal 2

TUJUAN

 

Bahwa PIHAK KEDUA akan mempergunakan Tanah tersebut untuk keperluan [..............................................................................................................................],

 

 

 

Pasal 3

SERAH TERIMA TANAH

Pada saat Perjanjian ini ditandatangani, PIHAK PERTAMA menyerahkan Tanah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan itu sesuai menurut kondisi yang nyata pada hari penyerahan tersebut yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut “Berita Acara Serah Terima”)

 

 

Pasal 4

JANGKA  WAKTU

 

  1. Sewa Menyewa ini dibuat untuk jangka waktu [.......] ([.......]) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak

 

  1. Jangka waktu itu dihitung mulai dari tanggal [.......] yang akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal [.................].

 

Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya [.......] bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini

 

 

Pasal 5

PENGGUNAAN TANAH

 

  1. PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan Tanah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

 

  1. PIHAK KEDUA wajib mulai melaksanakan [.............] (penggunaan tanah)

 

  1. Pihak Kedua wajib menyelesaikan kegiatan pembangunannya sebagaimana yang ada pada ayat (2) di atas dalam jangka waktu paling lambat [..........] ([...........]) bulan sejak tanggal dimulainya kegiatan pembangunan tersebut.

 

PIHAK PERTAMA wajib mentaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundangan yang berlaku sekarang maupun akan datang yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib mengenai pemakaian bangunan pabrik dan/atau pekarangannya dan segala pelanggaran atas peraturan itu semuanya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

 

 

 

Pasal 6

HARGA SEWA

 

  1. Sewa menyewa tanah (selanjutnya disebut “Harga Sewa”) dalam perjanjian ini sebesar [..........] per meter persegi per bulan atau keseluruhannya sebesar [.............] per bulan.

 

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyewaan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Tanah dan pajak-pajak lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang timbul berdasarkan Perjanjian ini serta sepanjang tidak ada peraturan lain mengenai pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh [.........................].

 

 

Pasal 7

PEMBAYARAN HARGA SEWA

 

  1. Pembayaran Harga Sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah. Untuk bukti penerimaan Harga Sewa dan Biaya Perawatan PIHAK PERTAMA akan memberikan tanda bukti penerimaan tersendiri kepada PIHAK KEDUA.

 

  1. [___] (Tata cara Pembayaran sewa):

a. Harga Sewa dibayarkan dimuka untuk setiap periode satu bulan, (misal)

 

 

Pasal 8

PEMELIHARAAN/PERAWATAN

OLEH PIHAK PERTAMA

 

  1. PIHAK PERTAMA berjanji untuk setiap saat memelihara dan merawat dengan baik seluruh lingkungan dalam wilayah usaha PIHAK PERTAMA termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana yang digunakan secara bersama-sama.

 

  1. Selanjutnya PIHAK PERTAMA mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan dalam lingkungan wilayah usaha PIHAK PERTAMA, akan tetapi PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pihak ketiga yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 9

PEMELIHARAAN/PERAWATAN OLEH PIHAK KEDUA

 

  1. PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan memelihara Tanah dengan sebaik-baiknya sebagai seorang penyewa yang jujur dan baik serta membayar segala ongkos dan biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pemeliharaan/perawatan dan penggunaan Tanah. Ketentuan di atas berlaku pula bagi bangunan milik PIHAK KEDUA sendiri yang didirikan di atas Tanah yang disewakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini, termasuk pula pengecatan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam [___] ([___]) tahun, penyediaan alat-alat pemadam kebakaran secukupnya serta usaha-usaha lainnya untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan.

 

  1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan membuat bangunan, sumur bor atau galian-galian lain di atas Tanah yang disewakan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

 

  1. PIHAK KEDUA wajib mentaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekarang maupun akan datang yang ditetapkan oleh peraturan mengenai pemakaian bangunan pabrik dan/atau pekarangannya dan segala pelanggaran atas peraturan itu semuanya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 10

ASURANSI

 

Selama berlangsungnya Jangka Waktu Sewa Menyewa, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan bangunan yang didirikan di atas Tanah yang disewanya berikut turutannya serta harta benda yang berada dalam bangunan tersebut terhadap risiko kerugian atau kerusakan karena bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu atas beban dan biaya PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 11

JAMINAN PIHAK PERTAMA

 

  1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini adalah merupakan haknya PIHAK PERTAMA, bebas dari sengketa atau sitaan dan tidak dalam keadan disewakan/dijual kepada pihak lain.

 

  1. PIHAK PERTAMA selanjutnya menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KEDUA dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari Tanah tersebut dengan tidak mendapat gangguan dari pihak lain dan, segala kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari gangguan-gangguan itu, jika ada, menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA,

 

  1. Kecuali hal-hal yang terjadi karena Kadaan Kahar (Force Majeure).

 

Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan seperti, namun tidak terbatas pada perang, kebakaran, banjir, huru-hara, pemogokan yang timbul dan terjadinya bukan disebabkan oleh kedua belah Pihak dalam Perjanjian ini, bencana alam, atau kejadian-kejadian lainnya yang berada di luar kemampuan para pihak yang ada dalam Perjanjian ini.

 

Pasal 12

PENGALIHAN

 

  1. PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian kepada pihak lainnya kecuali dengan izin tertulis dari PIHAK

 

  1. PERTAMA, yang dituangkan dalam suatu perjanjian pengalihan sewa menyewa Tanah.

 

  1. Sejak perjanjian pengalihan itu ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan pihak ketiga maka pihak ketiga yang menerima pengalihan itu wajib membayar Harga Sewa dan memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini dan setuju atas perubahan-perubahan Harga Sewa, Uang Jaminan, Jangka Waktu Sewa serta persyaratan khusus lainnya baik yang diatur dalam Perjanjian ini maupun dalam perjanjian pengalihan sewa menyewa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas.

 

 

Pasal  13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

OLEH PIHAK KEDUA

 

PIHAK KEDUA berhak setiap saat memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini sebelum saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Menyewa dengan syarat sebagai berikut:

  1. PIHAK KEDUA terlebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya [___] ([___]) bulan sebelum Perjanjian ini putus. PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang permintaan tersebut disertai dengan pemberitahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak, termasuk kewajiban untuk memenuhi biaya penggunaan Fasilitas oleh PIHAK KEDUA (dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas dari PIHAK PERTAMA).

 

  1. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa dan biaya perawatan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sewa menyewa yang belum dinikmati oleh PIHAK KEDUA.

 

  1. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut pengembalian uang jaminan yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 14

PEMUTUSAN PERJANJIAN

OLEH PIHAK PERTAMA

 

PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan hubungan Sewa Menyewa berdasarkan Perjanjian ini dengan segera tanpa pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Apabila PIHAK KEDUA lalai membayar Harga Sewa, Biaya Perawatan dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama [___] ([___]) bulan setelah pembayaran Harga Sewa dan/atau tagihan tersebut jatuh tempo.

 

  1. Apabila kegiatan/usaha PIHAK KEDUA dihentikan untuk sementara berdasarkan instruksi/penetapan dari Instansi yang berwenang, atau izin usahanya dicabut oleh PIHAK PERTAMA.

 

Segala akibat kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA karena tindakan PIHAK PERTAMA tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA semata-mata dan dengan ini pula PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk tidak mengajukan tuntutan apapun juga terhadap PIHAK PERTAMA berkenaan dengan pengembalian Harga Sewa, Biaya Perawatan, Uang Jaminan yang telah dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA dan kerugian lain yang dideritanya.

 

 

Pasal 15

PUTUSNYA PERJANJIAN SEWA MENYEWA

KARENA KEADAAN MEMAKSA

Apabila karena Keadaan Kahar Tanah yang disewakan atau bagian daripadanya rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan tujuannya maka Perjanjian Sewa Menyewa ini putus demi hukum terhitung sejak keadaan memaksa itu terjadi. Dalam hal itu PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk melunasi pembayaran uang sewa, biaya perawatan dan tagihan-tagihan lainnya yang tertunggak.

 

 

Pasal 16

PENYERAHAN TANAH

PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

 

  1. Apabila Perjanjian ini berakhir karena telah berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan apabila Tanah tidak diserahkan kepada pihak ketiga atau kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali Tanah yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu [.......] hari setelah diterimanya permintaan / pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk mengosongan dan penyerahan tersebut.

 

  1. Apabila setelah PIHAK KEDUA mengosongkan dan menyerahkan Tanah kepada PIHAK PERTAMA masih juga terdapat barang-barang/mesin-mesin/peralatan-peralatan milik PIHAK KEDUA yang tertinggal di atas Tanah yang disewakan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menyingkirkan barang-barang / mesin-mesin / peralatan-peralatan tersebut dengan cara yang dianggapnya baik dan wajar. PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan dan/atau keberatan-keberatan yang mungkin dapat diajukan terhadap PIHAK PERTAMA berkenaan dengan penyingkiran barang-barang/mesin-mesin/peralatan-peralatan tersebut di atas.

 

  1. Apabila PIHAK KEDUA lalai untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah yang disewakan pada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (1) di atas maka PIHAK PERTAMA berhak membongkar bangunan yang ada di atas tanah tersebut dan menguasainya dengan cara yang dirasa baik oleh PIHAK PERTAMA tanpa perlu minta izin dari Pengadilan atau instansi yang berwenang.

 

  1. Hak untuk melakukan sendiri pengosongan Tanah berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sehingga untuk itu suatu Surat Kuasa Khusus tidak diperlukan lagi, jika PIHAK KEDUA cidera janji dan PIHAK PERTAMA akan menggunakan haknya.

 

  1. PIHAK KEDUA tidak berhak, setelah penyerahan Tanah kepada PIHAK PERTAMA atau sesudahnya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang pindah ataupun pembayaran atau pengganti lainnya dari biaya-biaya yang mungkin telah dikeluarkannya untuk peningkatan, memperbaiki atau merawat Tanah.

 

  1. Kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam ayat-ayat di atas akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diputuskan.

 

 

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

  1. Perselisihan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai Perjanjian ini atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

 

  1. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri [.............................................]

 

 

Pasal 18

HUKUM YANG BERLAKU

 

Perjanjian ini tunduk pada hukum serta peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena alasan apapun termasuk alasan yang termuat dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

 

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

  1. Jika terjadi perubahan terhadap syarat-syarat yang menyimpang dari Perjanjian ini dilihat dalam konteksnya secara menyeluruh maka hal demikian tidak dapat diartikan bahwa seolah-olah PIHAK PERTAMA telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan terhadap PIHAK KEDUA berkenaan dengan cidera janji oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

 

  1. Perubahan dan/atau tambahan atas ketentuan-ketentuan serta pengaturan atas hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan suatu addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

 

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

 

PIHAK PERTAMA                                                                          PIHAK KEDUA

 

 

 

(…………………………)                                                                      ( ……………………..)

 

Categories: Uncategorized Tags: